PANGKALPINANG, aksaranewsroom.id – Pemprov Kepulauan Bangka Belitung akan berusaha mewujudkan pelayanan digital. Itu dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel), Ridwan Djamaluddin, yang ingin berfokus kepada target pelayanan masyarakat dengan digitalisasi.
Esensinya, ada dua kelompok masyarakat yang secara garis besar perlu dilayani dan diperhatikan. Kelompok pertama, kalangan milenial yang arahnya lebih kepada kegiatan ekonomi pembangunan, dan kelompok kedua, kalangan masyarakat tradisional yang kemampuan mengikuti teknologi informasi masih terbatas.
“Kita perlu menyediakan layanan informasi secara mutakhir dan akurat. Dengan kata lain, kita menyediakan informasi semaksimal mungkin yang kita dapat,” ujar Pj Gubernur Ridwan saat menghadiri Paparan Kadis Kominfo terkait Optimalisasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemprov. Kep. Babel untuk Mendukung Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik, secara virtual, Kamis (21/7/22).
Layanan informasi bagi kalangan milenial yang merupakan kaum muda dan kelompok profesional menurut Pj Gubernur Kep. Babel, dengan menyediakan layanan digital pada aspek kegiatan ekonomi pembangunan. Misalnya, ketika orang bertanya berapa harga timah atau kelapa sawit hari ini, atau sampai dimana masalah penanganan sawit saat ini, pemerintah harus menyediakan informasi semaksimal mungkin. Termasuk pada bidang-bidang yang lain.
Sedangkan kelompok kedua, kelompok masyarakat umur 55 tahun keatas dimana pemerintah perlu menyediakan informasi, misalnya tentang bagaimana mengurus bukti vaksin ketiga jika ingin bepergian, bagaimana menjangkau masyarakat pedesaan, bagaimana menyampaikan informasi penyaluran dana desa ke desa-desa, mengedukasi masyarakat atas masalah pendaftaran sertifikasi tanah, atau bagaimana memberikan edukasi agar masyarakat memberikan perhatian lebih atas aspek stunting dan kesehatan secara umum.
Selanjutnya menurut Pj Gubernur, juga menghadapi dinamika sosial yang perlu diberikan pencerahan kepada masyarakat untuk bersikap.
“Intinya, jangan sampai kita kalah informasi terhadap berita-berita yang sifatnya hoax dan disebarluaskan. Kita, pada tataran pemerintah harus memberikan informasi yang valid dan akurat kepada masyarakat,” katanya lagi
Dua aspek mendasar yang tidak boleh dilewatkan lanjutnya, adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Dirinya banyak menerima permohonan bantuan untuk pelayanan kesehatan ataupun bidang lainnya. Untuk itu, bagaimana kita bisa menyampaikan informasi agar masyarakat memiliki pegangan informasi yang solid atas informasi yang diinginkannya.
Untuk itu, dinas bersangkutan agar dapat menyiapkan tempat, waktu dan informasi supaya informasi atau pesan penting dapat terus dan sampai ke publik secara langsung. Dan hal ini harus secara gencar kita lakukan.
“Hal ini harus secara gencar dilakukan. Perang informasi ini harus kita menangkan, supaya yang sampai kepada masyarakat adalah pesan yang benar dan produktif,” pungkasnya.
Untuk memulai, Pj Gubernur secara internal di pemerintahan akan memulai dengan yang tidak terlalu sulit, yaitu persuratan elektronik. Pj Gubernur mengimbau agar semua persuratan masuk dalam bentuk elektronik dan hal ini harus segera disiapkan. Selain itu, semua transaksi keuangan tidak ada yang tunai.
“Ini sangat penting untuk menelusuri pertanggungjawaban keuangan kita,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kominfo Prov. Kep. Babel, Sudarman mengatakan bahwa terkait administrasi elektronik semua sudah bisa dijalankan, kecuali bagian keuangan yang masih jadi kendala. Pihaknya juga akan menindaklanjuti lebih jauh terkait kaum milenial dan kelompok masyarakat lainnya dengan melakukan diskusi mendalam.
Sedangkan tidak adanya pemakaian uang tunai, hal ini bisa diimplementasikan dan pihaknya akan berdiskusi dengan pihak Bappeda. Untuk saat ini menurut Sudarman, sudah banyak pembayaran yang dilakukan secara elektronik.
Kadis Sudarman juga menyampaikan rapor kinerja perangkat daerah dimana Diskominfo meraih peringkat 7 dengan nilai 87,61, terdiri dari Bobot SAKIP, Inovasi Daerah/Penghargaan Nasional, Kehadiran Pegawai Setahun, Bobot Reformasi Birokrasi, Pengukuran Capaian Kinerja, dan Ketepatan Waktu Penyampaian Data. (**)
