PANGKALPINANG, aksaranewsroom.id – Jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kembali mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah dalam rangka membahas langkah konkret pengendalian inflasi di daerah sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI yang dilaksanakan secara virtual melalui Aplikasi Zoom, Senin (24/10/2022) di Ruang Tanjung Pesona Kantor Gubernur.
Hadir langsung Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tito Karnavian memimpin rakor tersebut. Tampak pula Sekretaris Daerah Pemprov. Kep. Babel (Sekda) Naziarto didampingi seluruh pimpinan perangkat daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Mendagri dalam paparannya mengungkapkan bahwa tingkat inflasi Indonesia masih landai yakni 5,95 persen. Dikatakannya perang Rusia-Ukraina masih mempengaruhi perekonomian global. Kendati demikian, perkembangan harga kebutuhan pokok per 21 Oktober 2022 masih stabil, bahkan cenderung ada penurunan kecuali beras dan kedelai.
Untuk itu, Tito berpesan angka inflasi yang rendah, tetap tidak boleh membuat semua pihak lengah.
“Pasalnya, akar penyebab inflasi bukan di kondisi ekonomi lokal, tetapi lebih pada kondisi global yang sampai saat ini masih terus memengaruhi sektor ekonomi dan keuangan,”ungkapnya.
Beberapa hal ditekankan oleh Mendagri dalam pengendalian inflasi untuk diikuti oleh setiap provinsi, termasuk Kep. Babel yakni :
- Sinergi semua stakeholder.Isu pengendalian inflasi dikatakannya menjadi isu prioritas sehingga penting adanya sinergi semua stakeholder seperti saat penanganan pandemi Covid-19.
- Aktifkan komunikasi publik. Jangan membuat masyarakat panik upayakan masyarakat agar tetap tenang.
- Aktifkan TPID pada tingkat provinsi dan kabupaten kota. Tim agar memperkuat sinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugas serta melaksanakan rakor secara berkala.
4.Aktifkan Satgas Pangan. Satgas Pangan di daerah memiliki tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada Kemendagri dan mengecek langsung ke lapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas termasuk masalah yang terjadi.
5.BBM subsidi tepat sasaran. Subsidi tepat sasaran untuk masyarakat miskin 80% dari Rp 502 triliun. Subsidi tidak tepat sasaran perlu pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan bantuan pengawasan dari penegak hukum.
- Laksanakan gerakan hemat energi dengan menghimbau masyarakat cepat dalam penggunaan energi seperti mematikan lampu yang tidak perlu pada siang hari.
- Melaksanakan gerakan tanam pangan cepat panen. Gerakan yang dapat dilakukan diantarannya menanam tanaman pangan cepat panen seperti cabai, bawang dan lain-lain sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga. Gerakan ini perlu inisiasi dari seluruh komponen masyarakat seperti PKK, Babinsa dan lain-lain.
- Laksanakan kerjasama antar daerah.
Belum semua daerah memiliki kerjasama antar daerah yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis setiap item. Komoditas dikaji oleh setiap daerah di mana daerah yang kekurangan komoditas mengambil dari daerah yang surplus kemudian menjalin koordinasi untuk hambatan dan kendala moda transportasi barang atau jasa. - Intensifkan jaring pengaman sosial.
- Anggaran belanja tidak terduga
- Anggaran bantuan sosial.
- Anggaran Desa.
- Realokasi dana alokasi umum.
- Bantuan sosial pusat.
- Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia provinsi secara rutin umumkan angka inflasi hingga kabupaten kota.***
