PANGKALPINANG – Dalam agenda Sosialisasi Evaluasi Reformasi Birokrasi yang digelar di Cordela Hotel pada Sabtu (23/11/2024), ia menekankan bahwa reformasi birokrasi membutuhkan perubahan mindset dan inovasi dari seluruh aparatur pemerintahan.
Menurut Budi Utama, tahun 2024 menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
“Pada tahun 2024 ini, kita bertekad untuk memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang agar lebih optimal dalam memberi pelayanan kepada masyarakat,” ujar Budi Utama.
Komitmen ini diwujudkan melalui evaluasi berkala dan perencanaan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Ia menambahkan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya menjadi tugas pemangku jabatan, melainkan tanggung jawab semua elemen pemerintahan.
Sosialisasi ini berfokus pada langkah-langkah evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi reformasi birokrasi yang telah dilakukan. Evaluasi ini mencakup Pengukuran kinerja aparatur sipil negara (ASN), baik dari segi efisiensi kerja maupun kepatuhan terhadap regulasi. Identifikasi hambatan dan peluang untuk peningkatan mutu pelayanan. Pemetaan sumber daya manusia (SDM) guna memastikan kompetensi ASN dan tenaga honorer sesuai standar.
Budi Utama menegaskan pentingnya kolaborasi antar instansi untuk mencapai target reformasi birokrasi yang lebih baik. Ia juga mengingatkan bahwa konsistensi dan disiplin menjadi kunci utama dalam proses ini.
“Evaluasi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemangku jabatan, melainkan seluruh elemen secara menyeluruh,” tambahnya.
Melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan, Budi Utama berharap Pangkalpinang dapat keluar dari daftar terbawah dalam peringkat reformasi birokrasi di Bangka Belitung. Ia menyerukan semua pihak untuk fokus dan bekerja sama demi kemajuan kota.
“Harapannya, ke depan kita tidak lagi berada di deretan terendah dalam reformasi birokrasi ini. Saya minta semua konsen. Pangkalpinang harus bangkit. SDM kita clear, tidak ada yang kurang, mulai dari ASN sampai ke honorer. Tidak ada alasan kita untuk tidak bisa meraih posisi yang lebih baik dari saat ini,” tegasnya.
Reformasi birokrasi tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam pembangunan daerah. Dengan birokrasi yang efektif, responsif, dan transparan, diharapkan Meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional, Mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang lebih mudah. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan publik yang prima. (*)
