JAKARTA – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani mempertegas langkah strategis dalam menata sektor pertambangan rakyat melalui audiensi bersama Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) di Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Pertemuan tersebut tidak hanya membahas regulasi, tetapi juga menyusun skema teknis tata kelola tambang rakyat yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan lokal. Momentum ini sekaligus menjadi langkah penting untuk mengisi kekosongan regulasi yang belum diatur secara spesifik oleh Pemerintah Pusat.
Dalam pembahasan tersebut, Gubernur Hidayat Arsani menyampaikan bahwa salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah melakukan sinkronisasi data wilayah. Saat ini, terdapat 36 blok eksisting seluas 2.357 hektare yang tersebar di Bangka Belitung.
Pemerintah Provinsi juga memperjuangkan usulan wilayah baru seluas 14.875 hektare kepada Pemerintah Pusat demi memperluas akses legal bagi masyarakat.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Akselerasi usulan wilayah pertambangan baru membutuhkan sinergi yang kuat antara daerah, pusat, akademisi, dan pihak BUMN. Semua harus memiliki satu visi: tambang tertata, rakyat sejahtera, lingkungan terjaga,” ujar Gubernur Hidayat Arsani.
Terkait regulasi, ia menekankan agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat segera disahkan, mengingat belum adanya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari Pemerintah Pusat.
“Raperda Pertambangan ini adalah langkah konkret pemerintah daerah untuk mengisi kekosongan regulasi teknis. Kita ingin masyarakat memiliki landasan hukum yang kuat dalam mengelola kekayaan alamnya, sehingga tidak ada lagi keraguan dalam bekerja,” tegasnya.
Ia melanjutkan bahwa melalui akselerasi dokumen teknis dan penguatan regulasi ini, pertambangan rakyat di Bangka Belitung diharapkan tidak lagi dipandang sebagai masalah lingkungan, melainkan pilar kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Kunjungan kerja Gubernur Hidayat Arsani ke Jakarta ini didampingi oleh Ketua DPRD Babel, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, Kepala Bakuda Babel, Kepala ESDM Babel, serta tim teknis terkait. (*)
