AksaraNewsroom.ID – Sejumlah persoalan mendasar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat mencuat dalam kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rina Tarol, di Desa Pasir Putih, Kecamatan Tukak Sadai, Minggu (17/5/2025).
Forum reses Masa Sidang II Tahun Sidang 2026 itu menjadi ruang bagi warga menyuarakan persoalan, mulai dari ketimpangan harga sawit, keterbatasan fasilitas pendidikan hingga layanan kesehatan dan kebutuhan dasar.
Salah satu warga menyoroti perbedaan harga sawit antara wilayah Bangka Selatan dan Belitung yang dinilai tidak seimbang. Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan peran perusahaan dalam menyerap tenaga kerja lokal serta berharap adanya stabilitas harga pupuk bagi petani.
Keluhan lain datang dari sektor pendidikan. Warga Kecamatan Tukak Sadai mengaku membutuhkan pembangunan SMA Negeri baru, mengingat banyak pelajar harus melanjutkan sekolah ke Toboali akibat keterbatasan fasilitas pendidikan di wilayah mereka.
“Kami berharap ada SMA Negeri di wilayah kami, karena banyak anak kesulitan melanjutkan sekolah,” ketus seorang warga.
- Baca Juga: Reses di Desa Nangka, Rina Tarol Paparkan Program Gratis: Bibit, Sertifikat Halal hingga BPJS
Di sisi lain, persoalan layanan kesehatan turut menjadi perhatian. Renaldi, warga RT 08, menyampaikan laporan tentang keluhan banyaknya tunggakan BPJS Kesehatan, yang dipicu kebiasaan sebelumnya dengan program berobat gratis menggunakan KTP.
Menanggapi hal itu, Rina Tarol, yang membidangi Komisi II DPRD Babel, menegaskan bahwa sistem jaminan kesehatan harus berbasis BPJS, bukan sekadar layanan berbasis KTP.
“Ke depan harus jelas, yang berlaku BPJS. Pemerintah daerah juga perlu memastikan fasilitas kesehatan memadai agar masyarakat mendapatkan layanan yang layak,” tegasnya.
Rina juga mendorong pelaku UMKM, khususnya ibu rumah tangga untuk memanfaatkan program sertifikasi halal gratis dan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) guna meningkatkan daya saing produk.
Selain menyerap aspirasi, Rina juga memaparkan berbagai program pemerintah provinsi yang dapat diakses masyarakat. Di antaranya bantuan bibit pertanian dan ternak, program Rutilahu, bantuan usaha ekonomi produktif, hingga fasilitasi UMKM seperti sertifikasi halal, NIB dan BPJS Ketenagakerjaan.
Melalui reses ini, Rina berharap masyarakat dapat aktif mengusulkan kebutuhan melalui proposal resmi agar program-program tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya oleh warga.***
