BANGKA, AksaraNewsroom.ID – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kepulauan Bangka Belitung bersama komunitas orang muda Pangkalpinang dan masyarakat Desa Batu Beriga melakukan penanaman 2.500 pohon mangrove di kawasan Pantai Payak Duri–Bakong, Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Rabu (20/12/2025).
Aksi ini melibatkan berbagai kelompok pemuda dan komunitas, seperti Sahabat WALHI, KOPASSUS, Green Generation, komunitas Vespa Bangka Belitung serta masyarakat setempat.
Penanaman mangrove ini menjadi bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, khususnya untuk melindungi wilayah pesisir Bangka Belitung dari ancaman abrasi, sedimentasi hingga banjir rob akibat gelombang ekstrem dan rusaknya ekosistem pesisir.
Manager Advokasi dan Kampanye WALHI Kepulauan Bangka Belitung, Regi Yoga Pratama, menjelaskan bahwa wilayah pesisir Bangka Belitung sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim global.
“Penanaman mangrove ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat perlindungan pesisir. Kerusakan ekosistem pantai membuat wilayah ini semakin rentan terhadap abrasi dan banjir rob,” ujar Regi.
Ia menambahkan, berdasarkan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), suhu permukaan bumi telah meningkat sekitar 1,1 derajat Celcius sejak era pra-industri. Bahkan, pada periode 2021–2040, suhu global diperkirakan akan melampaui ambang batas 1,5 derajat Celcius.
“Berbagai aktivitas manusia, terutama sektor industri seperti energi dan pertambangan, penggunaan bahan bakar fosil, hingga deforestasi dan alih fungsi lahan, berkontribusi besar terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca. Hutan yang seharusnya menjadi penyerap karbon justru berubah menjadi sumber emisi,” lanjutnya.
Desa Batu Beriga yang berada di pesisir timur Pulau Bangka merupakan wilayah yang hampir 90 persen masyarakatnya menggantungkan hidup pada laut. Selain terdampak perubahan iklim, ruang hidup warga juga terancam oleh rencana penambangan laut serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Perwakilan nelayan Batu Beriga, Dariyus, mengungkapkan bahwa kondisi cuaca laut yang semakin sulit diprediksi telah menjadi tantangan serius bagi nelayan.
“Permukiman kami berada tepat di garis pantai dan sangat rentan terhadap abrasi. Selain pemanasan global, ancaman lain datang dari penetapan zona tambang laut dalam RZWP3K, masih adanya IUP PT Timah di laut, serta rencana pembangunan PLTN di Pulau Kelasa. Semua ini mengancam keberlangsungan hidup nelayan dan generasi kami ke depan,” tegasnya.
Situasi di Desa Batu Beriga semakin memanas setelah muncul dugaan pengawalan rencana penambangan laut oleh Satgas TNI, di tengah penolakan keras nelayan serta rekomendasi pemerintah daerah yang mendorong pencabutan IUP PT Timah Tbk dan penetapan zero tambang laut Batu Beriga sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 03 Tahun 2020 tentang RZWP3K.
Dariyus menyebutkan, pasca aksi pada 21 Juli 2025 di Kantor Gubernur Bangka Belitung, nelayan telah berulang kali melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi. Namun hingga kini belum ada kejelasan.
“Pada Jumat, 19 Desember 2025 kemarin, terlihat tiga bus membawa lebih dari 100 orang berhenti dan menetap di Dusun Melingai. Kami menduga mereka adalah anggota Satgas TNI yang akan mengawal rencana penambangan laut Batu Beriga,” ungkapnya.
Hingga berita ini dirilis, dugaan tersebut belum mendapatkan konfirmasi resmi, baik dari institusi terkait maupun Pemerintah Desa Batu Beriga. Dariyus menuturkan, saat warga menanyakan maksud kedatangan rombongan tersebut, salah satu di antaranya mengaku hanya berkunjung ke keluarga dan belum menerima arahan pimpinan.
“Situasi ini tentu menimbulkan kecurigaan. Namun yang pasti, masyarakat Batu Beriga tetap akan menolak rencana penambangan laut di wilayah kami,” pungkasnya. (**)
