PANGKALPINANG, AksaraNewsroom.ID –
Lagi ramai soal gaji dan kinerja anggota DPR RI yang disebut-sebut “wah” tapi belum seimbang dengan kerja nyata. Nah, jangan lupa, masyarakat Bangka Belitung (Babel) juga punya tiga wakil yang sekarang duduk di Senayan periode 2024-2029.
Sorotan itu otomatis juga tertuju pada tiga wakil rakyat asal Babel yang kini duduk di Senayan tersebut.
Ketiga legislator tersebut adalah Melati dari Partai Gerindra, Rudianto Tjen dari PDI Perjuangan dan Bambang Patijaya dari Partai Golkar.
Adapun di tengah kritik terhadap efektivitas lembaga legislatif nasional, masyarakat Babel patut menaruh perhatian pada tiga wakil rakyat mereka yang kini duduk di Senayan. Baru-baru ini, kalangan mahasiswa di Bangka Belitung baru saja menggelar aksi demonstrasi menyikapi persoalan itu.
Masyarakat menuntut agar para legislator asal Babel benar-benar mampu memperjuangkan kepentingan daerah, mulai dari isu ekonomi, pertambangan timah, kelautan, lingkungan, hingga kesejahteraan masyarakat pesisir.
Dikonfirmasi Aksara Newsroom, Ketua Umum HMI MPO Babel Raya, Okta Renaldi, melontarkan kritik keras terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang dinilai gagal menjaga perannya sebagai wakil rakyat.
Ia menegaskan, posisi wakil sejatinya adalah figur penting kedua setelah ketua, sehingga rakyat seharusnya memiliki hak untuk mengatur wakilnya di parlemen.
“Derajat rakyat adalah sosok yang memiliki hak untuk mengatur wakil rakyatnya. Kalau DPR belum mau disebut sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat, mereka harus mampu menjadi antitesa dari absolutisme pemerintah dalam menjaga sistem check and balance,” kata Okta, Kamis (4//9/2025) di dikonfirmasi Aksara Newsroom.
Selain secara umum DPR, Okta juga menyoroti tiga wakil rakyat asal Bangka Belitung (Babel) yang kini duduk di Senayan. Ia menilai hingga kini belum ada sikap jelas dari mereka terkait polemik kenaikan gaji maupun kebijakan lain yang dianggap tidak pro-rakyat.
“Sampai hari ini, tiga wakil Babel di DPR belum terdengar lantang menolak kenaikan gaji. Bahkan untuk sekadar merespons aspirasi masyarakat pun tidak ada sikap yang ditunjukkan,” ujar Okta.
Menurutnya, masyarakat Babel tidak membutuhkan agenda seremonial atau pencitraan politik. Menurutnya, yang dibutuhkan adalah sikap nyata dan keberpihakan yang jelas terhadap persoalan yang dihadapi rakyat.
Okta menegaskan, rakyat Babel mendambakan sosok wakil yang benar-benar mampu menyuarakan kepentingan daerah di Senayan. Mulai dari penegakan hukum yang tidak tumpang tindih, solusi atas himpitan ekonomi, hingga pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.
“Babel butuh sosok yang berani menyampaikan dengan lantang di Senayan, sosok yang mampu merumuskan kebijakan untuk kepentingan daerah, penegakan hukum, jawaban atas krisis ekonomi, pengelolaan sumber daya alam yang optimal, kepastian pendidikan gratis yang layak dan perlindungan sosial penuh bagi rakyat,” kata dia.
“Terkait pengelolaan SDA khususnya timah, pertama yang harus ditekankan adalah menghentikan aktivitas tambang ilegal yang tumbuh pesat dan menjadi masalah besar hingga kini. Tambang ilegal bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan konflik sosial. Jika dibiarkan tanpa pengawasan, hal ini akan menjadi onak dan duri bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan,” ujar Okta.
Selian itu, Okta juga menyoroti langkah DPR yang belakangan sibuk membicarakan kenaikan gaji dan tunjangan kinerja. Menurutnya, langkah itu ironis karena dilakukan di tengah kondisi rakyat yang sedang terjepit akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan lemahnya daya beli.
“Kita dipertontonkan lelucon. Di saat rakyat menderita, elit yang mengaku wakil rakyat justru sibuk berfoya-foya. Mereka menari-nari di atas penderitaan rakyatnya sendiri,” tegasnya.
Okta menyebut, jika efisiensi memang harus dilakukan, maka penghematan seharusnya dimulai dari hal-hal semacam kenaikan gaji dan fasilitas DPR, bukan malah menambah beban negara.
Penulis: Hendri J. Kusuma/D2K
