PANGKALPINANG, AksaraNewsroom.ID -Anggota DPRD Bangka Belitung, Rina Tarol, mengusulkan agar pemerintah daerah memberlakukan moratorium izin perkebunan kelapa sawit, khususnya bagi perusahaan yang disinyalir tidak patuh terhadap ketentuan dan
tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Rina menilai keberadaan sejumlah perusahaan kelapa sawit yang dinilai tidak memberikan kontribusi bagi daerah justru menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari tidak terpenuhinya kewajiban plasma hingga perambahan kawasan hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan
“Perusahaan sawit yang melanggar aturan, termasuk soal plasma, seharusnya dievaluasi dan dimoratorium izinnya karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Rina, Jumat (30/1/2026).
Dalam rapat tersebut, Rina juga menanggapi pemaparan dari DJB terkait program Desa Devisa, yakni program pengembangan komoditas unggulan desa berbasis ekspor.
Menurutnya, program tersebut membuka peluang baru bagi daerah untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Mereka menjelaskan program Desa Devisa. Dalam pemaparannya, mereka juga menyampaikan rencana menjadikan lada kembali sebagai komoditas unggulan,” katanya.
Program Desa Devisa diarahkan untuk mendorong peningkatan daya saing produk lokal. Sejalan dengan itu, Rina meminta Pemprov Babel dan pemerintah kabupaten/kota lebih selektif dalam menerbitkan izin perkebunan hingga mengevaluasi perluasan sawit yang dinilai tidak memberikan kontribusi signifikan bagi daerah.
“Sudah saatnya izin sawit dievaluasi secara menyeluruh. Perluasan lahan yang tidak memberi manfaat nyata sebaiknya dihentikan,” tegasnya.
Rina menambahkan, Bangka Belitung memiliki sejarah panjang sebagai penghasil lada yang dikenal luas. Oleh karena itu, ia mendorong agar komoditas tersebut kembali menjadi program unggulan daerah, sejalan dengan pengembangan ekonomi berbasis desa.
“Lada adalah identitas Bangka Belitung. Jika dikelola serius dan terintegrasi dengan program Desa Devisa, ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat kembali,” pungkas Rina. (hjk/dd)
