PANGKALPINANG, AksaraNewsroom.ID — Politisi dari Fraksi PKS DPRD Kota Pangkalpinang Arnadi, mengkritik sikap Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Bangka Belitung terkait polemik hasil Musyawarah Daerah (Musda) DMI Kota Pangkalpinang.
Ia menilai, pelaksanaan Musda tersebut telah berjalan sesuai dengan pedoman organisasi, sehingga tidak tepat apabila hasilnya dianggap tidak sah.
Arnadi mengingatkan, sebagai organisasi keislaman yang berorientasi pada pelayanan umat, keputusan yang telah dihasilkan melalui mekanisme resmi seharusnya dihormati.
“Sikap tersebut berpotensi menciptakan preseden buruk dalam tata kelola organisasi, di mana keputusan yang sah bisa dianulir secara sepihak,” ujarnya, Rabu (22/4/2026) dikonfirmasi Aksara Newsroom.
Arnadi lantas menegaskan, jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan Musda, DMI Provinsi sebagai induk organisasi seharusnya mengedepankan komunikasi dan pembinaan dengan mengundang pihak terkait untuk berdialog.
“Duduk bersama, cari solusi, dan samakan persepsi agar organisasi tetap berjalan dengan baik, tanpa terganggu kepentingan kelompok tertentu,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga etika organisasi. Menurutnya, DMI sebagai lembaga yang mengelola urusan umat harus menjadi teladan dalam menjunjung aturan dan komitmen, bukan justru menampilkan konflik yang dapat merusak kepercayaan publik.
“Jangan sampai organisasi keumatan kehilangan wibawa hanya karena kepentingan tertentu. Ini perlu diluruskan,” tegasnya.
Arnadi berharap DMI ke depan dapat semakin solid dan menjaga integritas organisasi. Ia menilai, integritas merupakan fondasi utama yang harus diutamakan dibandingkan ego maupun kepentingan kelompok. (dd/*)
