AksaraNewsroom.ID – Proyek sumur bor yang dibangun senilai Rp 4 miliar untuk mendukung kebutuhan air persawahan di kawasan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, justru dikeluhkan petani karena menghasilkan air asin.
Alih-alih menjadi sumber air alternatif di tengah persoalan kekeringan, fasilitas tersebut disebut tidak lagi digunakan karena airnya dinilai tidak dapat dimanfaatkan untuk mengairi tanaman padi.
“Jangankan padi, rumput saja mati kami siram air itu. Dari awal (setelah kejadian) itu tidak digunakan lagi sama sekali,” ujar salah seorang petani sekaligus Ketua Gapoktan, Gumbali kepada Aksara Newsroom, Senin (14/9/2026).
Petani tersebut mengatakan kebutuhan air menjadi persoalan serius bagi lahan persawahan di wilayah mereka. Sumur bor sebelumnya diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air, terutama ketika persawahan menghadapi kekeringan.
“Kami kesulitan air. Kami berharap sumur bor itu bisa kami manfaatkan, tapi kalau airnya asin kan percuma. Masalahnya sawah kami itu mati,” ungkapnya.
Menurutnya, sumur bor tersebut memiliki kedalaman sekitar 100-120 meter. Namun, setelah air yang keluar diketahui terasa asin, petani memilih tidak lagi memanfaatkannya.
Ia menduga persoalan tersebut berkaitan dengan kualitas air maupun kedalaman pengeboran. Namun, dugaan itu menurutnya perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis.
“Kayaknya akibat tidak dilakukan uji mutu air dan juga soal kedalamannya. Karena kedalamannya 120 meter itu,” katanya.
Petani juga mengaku tidak mengetahui nilai pembangunan untuk setiap titik sumur bor karena tidak menemukan papan informasi yang mencantumkan nilai pekerjaan.
“Untuk nilai satu titik proyek itu tidak tahu, karena tidak ada papan,” ujarnya.
Empat Sumur Bor Rp4 Miliar
Persoalan tersebut kemudian mendapat penjelasan dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Bangka Belitung. Dijelaskan Heru Gunawan, selaku PPK Sumber Daya Air (SDA) BWS Babel, membenarkan terdapat empat titik sumur bor yang dibangun pada 2025 dengan total anggaran sekitar Rp4 miliar.
Pekerjaan tersebut dilaksanakan secara swakelola dan menjadi bagian dari program ketahanan pangan untuk mendukung swasembada pangan.
Namun, mengenai pengujian kualitas air, Heru mengatakan hal tersebut berada di luar kewenangan pihak SDA.
“Nah, untuk terkait uji ya, kalau terkait uji itu kami dari SDA itu tidak ada fungsi sampai menjangkau ke uji kualitas air. Jadi kami itu dari SDA itu hanya mengidentifikasi potensi air,” kata Heru.
Heru menjelaskan, survei yang dilakukan sebelum pengeboran tidak dapat memberikan kepastian mutlak mengenai kualitas air yang akan diperoleh.
Menurut dia, hasil survei maupun pengujian awal lebih bersifat pendekatan terhadap potensi sumber air. “Yang kita buat itu semuanya itu bukan pasti. Kita semuanya dugaan. Survei-survei, uji-uji yang kami lakukan itu sifatnya dugaan, pendekatan,” ujarnya.
BWS Sebut Ada Kemungkinan Intrusi Air Laut
Terkait keluhan air asin, Heru mengaitkannya dengan kondisi geografis kawasan yang berada di wilayah pesisir. Ia menyebut intrusi air laut menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya salinitas pada sumber air di kawasan tersebut.
“Kami lebih menjelaskan itu untuk kalau asin itu memang rata-rata ya, sekitar kawasan seluruh, lah, merata. Jadi daerah sana itu memang karena daerah itu daerah pinggir laut, jadi intrusi air laut itu pasti ada ke pemukiman ataupun ke lahan sawah,” jelasnya.
Menurut Heru, persoalan ketersediaan air semakin terasa ketika terjadi kemarau ekstrem. Kondisi wilayah yang didominasi rawa dan keterbatasan sumber air tawar juga menjadi tantangan tersendiri bagi petani.
Selain itu, ketika air sungai mengalami pasang, air laut disebut dapat masuk ke saluran irigasi.
Meski demikian, BWS Babel belum merencanakan pengeboran ulang terhadap sumur-sumur tersebut. Heru menyebut pekerjaan secara konstruksi dan fungsi telah dianggap selesai.
Untuk kemungkinan penanganan berikutnya, pihaknya masih menunggu arahan pemerintah pusat.
“Untuk sementara kita menunggu arahan dari pusat,” katanya.
BWS Babel juga berencana melakukan upaya tertentu pada bagian saluran dengan memasang batu untuk membendung air agar tidak masuk ke saluran irigasi.
Petani Sebut Sudah Melapor
Sebelumnya, petani mengaku telah menyampaikan persoalan sumur bor tersebut kepada BWS Babel. Namun, mereka menilai belum mendapatkan penyelesaian yang diharapkan.
“Kami pernah melapor permasalahan itu ke BWS, cuma tidak ada penyelesaian,” ungkap petani tersebut.
Bagi petani, persoalan air bukan sekadar masalah teknis. Ketika musim kemarau, ketersediaan air menjadi penentu keberlangsungan lahan persawahan.
Apalagi, berdasarkan keterangan petani, kawasan persawahan di wilayah tersebut memiliki luas kurang lebih 2.000 hektare.
Karena itu, mereka berharap pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi pengguna fasilitas.
“Kalau bisa bantu awasi untuk anggaran APBN itu tidak asal-asalan. Kontraktor itu susah diawasi. Eksekusinya tidak sesuai saat survei,” ujarnya.
Ia menambahkan, petani akan menjadi pihak yang menggunakan fasilitas tersebut dalam jangka panjang sehingga kualitas dan kebermanfaatan infrastruktur menjadi hal penting.
“Harapan kami sebagai Gapoktan anggaran APBN itu tolong lah dikerjakan dengan maksimal dan bagus, karena kami yang makai seterusnya jangan sampai terbuang sia-sia. Kita inginnya sesuai harapan petani,” imbuhnya.
Berdasarkan papan informasi yang terlihat di lokasi, terdapat informasi pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) Provinsi Bangka Belitung, dengan keterangan Titik 7 Blok Ulim, kode sumur J0161, dan tahun anggaran 2025.
Pintu Air dan Kekhawatiran Petani
Selain sumur bor, petani juga menyampaikan persoalan pada infrastruktur pengairan lainnya. Mereka mengeluhkan pintu air yang disebut mengalami kebocoran dan retak di sejumlah bagian.
“Pintu air juga asal jadi, itu di 2024, itu udah bocor. Fungsinya musim panas bagi kami bisa nampung. Itu retak sana sini,” katanya.
Namun, BWS Babel menjelaskan pintu air yang dimaksud bukan merupakan proyek atau kewenangan SDA.
Heru menyebut pintu air yang dimaksud berada di kawasan Batu Tumpang yang mencakup Banjarindah, Sidoarjo, Sumber Jaya Permai dan Pancatunggal. Sementara pintu air di Dungun Raya disebut dibangun pada 2025.
Terkait keretakan, Heru mengatakan perubahan kondisi tanah akibat cuaca kering ekstrem dapat memengaruhi konstruksi.
“Namun kondisi cuaca atau cuaca kering ekstrem ini, jadi ya memang secara umum konstruksi pasti rawan akan pergeseran,” ujarnya.
Meski demikian, kondisi tersebut akan ditindaklanjuti melalui pengecekan lapangan. Koordinasi dengan satuan kerja Operasi dan Pemeliharaan (OP) juga telah dilakukan.
Di sisi lain, petani juga menyampaikan kekhawatiran mengenai keberadaan blok Hutan Tanaman Industri (HTI) di sekitar kawasan pertanian.
Ketua Gapoktan Gumbali berharap terdapat kepastian bagi petani untuk tetap mengelola lahan yang selama ini digunakan untuk kegiatan pertanian.
“Selain air, masuknya blok HTI juga jadi kekhawatiran para petani. Karena kami pengen garap lahan sawah bisa diberikan ketengan untuk mengolah lahan itu. Karena kondisinya sangat miris. Itu dipasang plang HTI,” ungkap Gumbali.
Menurutnya, petani berharap kawasan tersebut tetap dapat dipertahankan dan dikembangkan sebagai salah satu lumbung pangan daerah.
“Harapan kami pertanian daerah kami ini lumbung pangan.”
Persoalan sumur bor tersebut kini menyisakan pertanyaan mengenai kebermanfaatan sumber air yang dibangun untuk mendukung ketahanan pangan. Di satu sisi, petani menyebut air yang dihasilkan tidak dapat digunakan karena asin. Di sisi lain, BWS Babel menjelaskan kondisi tersebut dapat berkaitan dengan karakter wilayah pesisir dan kemungkinan intrusi air laut.
Sementara untuk penanganan lebih lanjut terhadap sumur bor, BWS Babel masih menunggu arahan pemerintah pusat.
Penulis: Hendri J. Kusuma
