AksaraNewsroom.ID – Jejak dana pascatambang PT Koba Tin senilai sekitar Rp111 miliar masih ditelusuri Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung. Selain dua tersangka yang telah ditetapkan, penyidik Pidsus Kejati Babel mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk peran kurator dalam proses pencairan dana tersebut.
Dari penelusuran dan informasi yang dihimpun, selain kurator kini Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat juga menunjuk hakim pengawas terkait kasus yang menimpa PT Koba Tin di Pengadilan Niaga PN Jakpus.
Kemudian berdasarkan informasi yang dihimpun, berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat, tertanggal 22 Juli 2020, dianhkat dan ditunjuk tim kurator yakni berisinisial AA dan IPS. Sedangkan DS selaku hakim pengawar perkara pailit PT Koba Tin serta SB selaku panitera pengganti.
Sementara itu, berdasarkan dokumen tertanggal 20 Maret 2024, komposisi tim kurator diduga sudah berganti yaitu DIM dan RN. Sedangkan hakim pengawas EP dan SB tetap sebagai panitera pengganti.
Dari informasi yang dihimpun, sejumlah perusahaan terkait dengan PT Koba Tin yang beralamat di Koba dan sekitarnya atau Kabupaten Bangka Tengah, di antaranya CV SM, CV SS, CV TB, CV IB, CV IPS, CV Sp, CV LB, CV SA, CV KM, CV BJL, CV GM, CV Dv, PT BP, PT ASR, PT TJ, CV MI dan lainnya.
Dari dokumen yang ditelusuri selain nama-nama perusahaan tersebut juga tercantum nominal yang dibagikan. Sebagai contoh, tercantum CV BJL Rp 3, 5 miliar, PT BP Rp 7,9 miliar, PT TJ Rp 7,4 miliar, CV MI Rp 12, 4 miliar, CV KM Rp 4,3 miliar dan lainnya.
Terkait informasi nama-nama kreditur dan kurator, hingga kini dalam upaya konfirmasi dan verifikasi jejaring pihak media ini.
Sebelumnya, Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Corneles Geeb Paulus Heydemas menyebut pihaknya akan mendalami peran para saksi lainnya yang menyatakan bahwa dana jaminan reklamasi PT Kobatin tersebut bagian dari boedel pailit sehingga dicairkan dan digunakan secara tidak sah.
Corneles mengatakan pihaknya akan mendalami kemungkinan penambahan tersangka baru dalam kasus ini.
“Kita akan memperdalam kasus ini apakah ada kemungkinan penambahan tersangka baru, termasuk kurator yang diduga menyatakan dana jaminan reklamasi ini bagian dari boedel pailit sehingga bisa dicairkan,” jelas Aspidsus, Kamis (1/10/2026) malam.
Secara hukum, kata Corneles, dana jaminan reklamasi tersebut bukan merupakan bagian boedel pailit. Dana tersebut merupakan dana kegiatan pascatambang PT Kobatin di bawah penguasaan Ditjen Minerba sebagai bentuk dana jaminan reklamasi yang dititipkan di BNI.
“Ketika PT Kobatin bisa melaksanakan kegiatan reklamasi hingga 100 persen maka dana tersebut akan diserahkan kembali. Itu bukan boedel pailit. Namun oleh kurator, dana tersebut dinyatakan boedel pailit sehingga 2 oknum mencairkan dana secara melawan hukum,” ungkap Corneles.
Menurut Aspidsus, berdasarkan hasil pemeriksaan, sebagian dana sebesar Rp111 miliar tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi serta dibagikan kepada kreditur.
Hingga saat ini, penyidik Pidsus Kejati Babel telah memeriksa saksi sekitar 30 orang.
“Kemungkinan penambahan tersangka baru sedang kita dalami. Fakta hukum sudah banyak kita dapatkan atas dugaan keterlibatan perbankan maupun kurator,” tutup Corneles.
Hingga berita ini dipublikasikan, Kejati Babel dan pihak terkait dalam upaya konfirmasi serta verifikasi jejaring media ini. (hjk/f/*)
