BANGKA, AksaraNewsroom.ID – Pertamina segera menurunkan tim untuk mengecek dugaan penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di SPBN Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung.
Dugaan tersebut mencuat setelah muncul keluhan dari nelayan sulitnya mendapatkan pasokan solar untuk melaut.
Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, Senin malam (24/11/2025), menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta tim lapangan untuk segera menindaklanjuti keluhan itu.
“Kami akan lakukan pengecekan. Besok akan kami koordinasikan dengan tim di lapangan,” kata Rusminto.
Pertamina akan menindak tegas pengelola SPBN Lepar Pongok jika dalam penyelidikan terindikasi melakukan kecurangan dengan cara selewengkan BBM subsidi untuk nelayan jenis Solar.
“Apabila terbukti pengelola SPBN melakukan penyelewengan, kami akan tindak tegas dengan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Rusminto.
Melansir berita sebelumnya, diduga SPBN Lepar Pongok selewengkan BBM subsidi jenis Solar hingga 12 ton dari kuota 37 ton.
Dari informasi di lapangan, Solar yang seharusnya untuk nelayan setempat, diduga dijual ke pihak selain nelayan. Modusnya, beberapa koordinator membeli solar dalam jumlah besar yakni berkisar 2.000 liter hingga 2.500 liter.
Adapun disebutkan koordinator yang diduga memiliki punya truk tronton, ada pula pengusaha alat berat, oknum perangkat desa hingga pihak lain yang menjualnya kembali ke penambang. Contohnya saja koordinator diduga berinisial B,H dan T. Adapun nama lainnya yakni I, G dan M.
Solar yang tersisa pun harus dibeli nelayan dengan harga yang mahal. Hal ini terpaksa dilakukan agar tetap bisa melaut.
“Kami beli ada di harga Rp 6.800 dan ada juga yang beli Rp 8.000 per liter, kadang terpaksa beli Rp16 ribu per liter (dex-red) daripada tidak melaut. Kami sekali jalan butuh 20 liter. Nelayan sudah menjerit,” ujar salah satu nelayan, Sabtu pekan lalu (22/11/2025).
Sementara Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rina Tarol, meminta pihak terakit serius mengusut dugaan penyelewengan BBM subsidi di Lepar Pongok.
Rina Tarol saat turun langsung menemui nelayan di SPBN 2833725 Lepar Pongok, mendesak BPH Migas turun tangan.
“Total kuota 37 ton. Tapi yang tercatat masuk hanya sekitar 20 ton. Ada selisih 10-12 ton. Kemana sisanya? Jangan sampai ini malah dibagikan bukan kepada nelayan,” tanya Rina ke pihak SPBN.
Hingga berita ini dipublish, Ketua BPH Migas Wahyudi Anas, Ditreskrimsus Polda Babel, SPBN Lepar Pongok dan pihak terkait dalam upaya konfirmasi.
Terkait data dan temuan lapangan, redaksi terus mendalaminya dan melakukan verifikasi. Sementara itu, Deka, selaku pihak SPBN Penutuk belum merespon konfirmasi lanjutan yang dilayangkan Aksara Newsroom (***)
