AksaraNewsroom.ID – Program pembangunan infrastruktur pertanian yang seharusnya menjadi penopang ketahanan pangan justru menyisakan persoalan bagi petani di Desa Batu Betumpang, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung.
Pasalnya di tengah ancaman kekeringan yang mulai melanda areal persawahan, sumur bor yang semestinya menjadi sumber air alternatif disebut menghasilkan air asin.
Akibatnya, fasilitas tersebut tidak lagi digunakan.
Tak hanya sumur bor, keluhan petani juga menyasar infrastruktur pengairan lainnya. Pintu air yang dibangun pada 2024 kini mengalami kebocoran dan retak di sejumlah bagian.
Kondisi itu menjadi ironi ketika pembangunan jaringan irigasi air tanah semestinya ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan membantu petani menghadapi persoalan ketersediaan air.
“Kami kesulitan air. Kami berharap sumur bor itu bisa kami manfaatkan, tapi kalau airnya asin kan percuma. Masalahnya sawah kami itu mati,” ungkap salah seorang sumber dari kalangan petani setempat saat diwawancarai Aksara Newsroom.
“Jangankan padi, rumput saja mati kami siram air itu. Dari awal (setelah kejadian) itu tidak digunakan lagi sama sekali,” ujarnya, Senin (14/9/2026).
Sumber juga mengaku tidak mengetahui berapa nilai pembangunan untuk setiap titik karena tidak menemukan papan informasi yang mencantumkan nilai pekerjaan.
“Untuk nilai satu titik proyek itu tidak tahu, karena tidak ada papan,” katanya.
Ia mengatakan sumur bor tersebut memiliki kedalaman sekitar 120 meter. Namun, sejak diketahui air yang dihasilkan asin, fasilitas tersebut tidak lagi digunakan petani.
Ia menduga persoalan tersebut berkaitan dengan pengujian kualitas air maupun penentuan kedalaman sumur. Namun, dugaan tersebut menurutnya perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis.
“Kayaknya akibat tidak dilakukan uji mutu air dan juga soal kedalamannya. Karena kedalamannya 120 meter itu,” katanya.
- Baca Juga: Jalan Puluhan Miliar di Basel Retak Baru Seumur Jagung, Ternyata ‘Ditambal’ Gunakan Anggaran Rutin
Persoalan ini sebelumnya disebut telah disampaikan kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Bangka Belitung. Namun, menurut dia, laporan tersebut hingga kini belum menghasilkan penyelesaian yang diharapkan petani.
“Kami pernah melapor permasalahan itu ke BWS, cuma tidak ada penyelesaian,” ungkapnya.
Menariknya, ia mengaku tidak mengetahui nilai pembangunan untuk setiap titik proyek karena tidak terdapat papan informasi yang mencantumkan nilai pekerjaan.
“Untuk nilai satu titik proyek itu tidak tahu, karena tidak ada papan,” katanya.
Selain masalah sumur bor, petani juga menyoroti kondisi pintu air yang disebut dibangun pada 2024. Menurut mereka, fasilitas tersebut kini mengalami kebocoran dan terdapat retakan di sejumlah bagian.
“Pintu air juga asal jadi, itu di 2024, itu udah bocor. Fungsinya musim panas bagi kami bisa nampung. Itu retak sana sini,” katanya.
Mereka pun menyangkan bahwa fasilitas tersebut seharusnya menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan air di kawasan persawahan, terutama ketika musim kemarau.
“Pintu air rusak tidak bisa dimanfaatkan, ada juga itu yang baru dibangun pada 2024. Itu mengalami kebocoran semua,” ujarnya.
Bagi petani, kerusakan infrastruktur air bukan persoalan kecil. Ketika musim hujan, air perlu dikelola dan ditampung. Sebaliknya, ketika kemarau, cadangan air menjadi kebutuhan utama agar lahan tetap produktif.
Ia berharap pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat di lapangan.
Ia meminta pengawasan terhadap pelaksanaan proyek diperkuat, khususnya ketika pekerjaan dikerjakan kontraktor.
“Kalau bisa bantu awasi untuk anggaran APBN itu tidak asal-asalan. Kontraktor itu susah diawasi. Eksekusinya tidak sesuai saat survei,” ujarnya.
Menurut dia, petani merupakan pihak yang akan menggunakan fasilitas tersebut dalam jangka panjang. Karena itu, kualitas pekerjaan seharusnya menjadi perhatian utama.
“Harapan kami sebagai Gapoktan anggaran APBN itu tolong lah dikerjakan dengan maksimal dan bagus, karena kami yang makai seterusnya jangan sampai terbuang sia-sia. Kita inginnya sesuai harapan petani,” imbuhnya.
Adapun luas areal persawahan di kawasan tersebut kurang lebih mencapai 2.000 hektare. Besarnya luasan tersebut membuat persoalan air menjadi semakin strategis.
Berdasarkan papan informasi yang terlihat di lokasi, terdapat informasi mengenai pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) Provinsi Bangka Belitung, dengan keterangan Titik 7 Blok Ulim, kode sumur J0161, dan tahun anggaran 2025.
Petani Hadapi Kekhawatiran HTI
Persoalan petani Desa Baru Betumpang ternyata tidak hanya soal air. Ketua Gapoktan, Gumbali juga mengungkapkan kekhawatiran mengenai masuknya blok kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) di sekitar wilayah yang selama ini menjadi perhatian masyarakat untuk kegiatan pertanian.
Menurutnya, petani berharap terdapat kepastian dan ruang yang jelas untuk mengolah lahan pertanian.
“Selain air, masuknya blok HTI juga jadi kekhawatiran para petani. Karena kami pengen garap lahan sawah bisa diberikan ketengan untuk mengolah lahan itu. Karena kondisinya sangat miris. Itu dipasang plang HTI,” ungkap Gumbali.
Petani, kata dia, berharap kawasan pertanian tetap dapat dipertahankan dan dikembangkan sebagai salah satu lumbung pangan daerah. “Harapan kami pertanian daerah kami ini lumbung pangan.”
Hingga berita ini ditayangkan, Aksara Newsroom masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Bangka Belitung terkait keluhan petani, khususnya mengenai kualitas air sumur bor, kondisi pintu air, pelaksanaan pekerjaan serta tindak lanjut atas laporan masyarakat.
Penulis: Hendri J. Kusuma
