PANGKALPINANG, www.aksaranewsroom.id – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Bangka Belitung (Babel) resmi melakukan penahanan terhadap Kepala Desa (Kades) bersama Bendahara Desa (Bendes) Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan.
Keduanya yakni As selaku kades dan Ya selalu bendahara diduga melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Seperti diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Babel, Kombes Pol Jojo Sutarjo, mengatakan keduanya resmi ditahan usai berkas perkara para tersangka dinyatakan lengkap atau P21 dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Babel.
“Kedua tersangka ini resmi dilakukan penahanan diruang tahanan Mapolda Babel sejak dua hari yang lalu, tepatnya pada Senin, 25 September 2023,” kata Jojo, Rabu, 27 September 2023 malam.
Dijelaskan Jojo, kejadian dugaan Tipikor Penyalahgunaan APBDes Simpang Rimba ini berlangsung pada bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Desember 2017 lalu.
Sebelumnya pada tahun 2016 Desa Simpang Rimba mendapat anggaran APBDes sebesar Rp1.889.200.293 yang dipergunakan untuk kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Bantuan keuangan Provinsi Keuangan Babel.
“Dana APBDes tahun anggaran 2016 dan 2017 inilah kemudian dicairkan oleh tersangka As dan Ta berdasarkan arahan dari As selaku kades,” ungkap Jojo.
“Selanjutnya dana yang telah dibelanjakan tersebut dipertanggungjawabkan dalam Perdes Laporan Pertanggungjawaban APBDes,” paparnya.
Tidak hanya itu, pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2016 dan 2017, kedua tersangka diketahui juga tidak pernah melibatkan Sekretaris Desa (Sekdes)
Selain itu, dalam menatausahakan belanja APBDes, tidak dicatat pada buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.
Jojo menambahkan dalam penyusunan bukti pertanggunjawaban tidak sesuai kondisi sebenarnya dan hanya berdasarkan persetujuan tersangka As selaku kades tanpa verifikasi dari sekdes.
“Akibat kejadian tersebut, berdasarkan hasil penyidikan dan laporan hasil pemeriksaan investigative telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara atau aerah senilai Rp366.625.990,” tukas Jojo.
Terkait modus operandi, kedua tersangka telah mempertanggungjawabkan belanja desa lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya senilai Rp218.000.990. Dan mempertanggungjawabkan belanja desa atas kegiatan yang tidak dilaksanakan senilai Rp76.625.000 serta melakukan pembayaran kepada pihak-pihak yang tidak berhak senilai Rp71.400.000.
Sementara itu, dalam kasus tersebut, Ditreskrimsus Polda Babel turut mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya Surat pertanggungjawaban (SPJ) yang fiktif, Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Kades dan Bendahara Desa Simpang Rimba serta uang tunai sebesar Rp135.000.000.
“Keduanya dipersangkakan dengan pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 dan/atau pasal 9 dan/atau pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 huruf e KUHP,” pungkas Jojo. (dp/*)
