BANGKA, AksaraNewsroom.ID – Krisis besar mengintai sawah-sawah di Desa Pergam dan Serdang, Kabupaten Bangka Selatan. Hulu Sungai Kemis yang menjadi kawasan resapan air yang selama ini menjadi nadi irigasi ribuan hektare persawahan kini hancur diduga kuat digarap menjadi perkebunan sawit.
Ironisnya, aktivitas yang disebut-sebut tak mengantongi izin itu berlangsung terang-terangan sejak berbulan-bulan lalu. Sungai tertutup, lahan terkapling, dan resapan air yang dulu hijau kini berganti jalan tanah serta bibit sawit.
Memastikan keresahan masyarakat yang khawatir sawah mereka kehilangan sumber air irigasi, Anggota DPRD Bangka Belitung, Rina Tarol bersama Wakil Ketua DPRD Bangka Selatan Rusi Sartono turun langsung bersama ratusan warga mayoritas petani meninjau lokasi.
Wakil Ketua DPRD Bangka Selatan yang turut mendampingi warga ini mengaku terkejut dan tidak percaya daerah resapan air yang begitu penting kini porak-poranda.
“Ini luar biasa, habis luluh lantah. Ini sudah porak poranda daerah resapan airnya dirusak,” ujarnya, Rabu (8/10/2025).
Politisi Gerindra ini menyoroti lemahnya pengawasan Pemkab Basel.
Ia juga menyoroti perusahaan yang berani beraktivitas tanpa mengantongi izin apapun. Menurutnya, keberanian itu mencerminkan lemahnya peran pengawasan pemerintah daerah.
“Sangat lemah sekali karena sudah berapa kali warga melakukan RDP yang (hasilnya) telah kami rekomendasikan ke Pemkab. Ini harus dihentikan karena akan berimbas dengan kawasan sawah di Bangka Selatan, khususnya Desa Serdang dan Pergam,” tegasnya.
Di sela perjalanan menuju lokasi pembalakan, seorang petani terus memohon bantuan. Bahkan, ia menyerukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar memberi perhatian terhadap persoalan ini.
“Pak Prabowo tolong lah kami orang cilik, orang kecil tolong lah, jangan dibiarkan. Lihat program ketahanan pangan ini fakta. Jika kemarin ada oknum mengatakan tidak ada penggarapan dan perusakan lihat lah ini. Tolong Pak,” ujarnya, seraya menuding ada pihak yang menutup-nutupi fakta, Rabu (8//10/2025).
Rina Tarol menegaskan, Pemkab Bangka Selatan harus segera bertindak. Daerah resapan air, kata dia, adalah jantung pengairan sawah di dua desa dan wajib dijaga.
“Ini tak mungkin dipunyai dan digarap oleh orang pribadi. Jangan bohongi masyarakat. Ada siapa belakang ini,” ujarnya.
Menurut Rina, praktik ini nyata-nyata merupakan pembalakan liar tanpa izin. “Ini nyata namanya pembalakan liar tanpa izin. Pemerintah jangan diam saja,” kata dia.
Ia juga mencurigai adanya praktik jual beli lahan yang melibatkan pihak-pihak tertentu, bahkan tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan perangkat desa.
“Ini harus diusut tuntas semuanya. Warga pun berjuang menyuarakan hal ini berkali kali bukan baru,” katanya.
Di sela perjalanan menuju lokasi pembalakan, seorang petani terus memohon bantuan. Bahkan, ia menyerukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar memberi perhatian terhadap persoalan ini.
“Pak Prabowo tolong lah kami orang cilik, orang kecil tolong lah, jangan dibiarkan. Lihat program ketahanan pangan ini fakta. Jika kemarin ada oknum mengatakan tidak ada penggarapan dan perusakan lihat lah ini. Tolong Pak,” ujarnya, seraya menuding ada pihak yang menutup-nutupi fakta, Rabu (8//10/2025).
Selain meninjau daerah resapan air, Rina juga menghampiri pihak yang disebut-sebut menggarap sawit tanpa izin di lahan yang diklaim mencapai hampir 500 ribu hektare dan satu hamparan dengan Sungai Kemis.
Namun jawaban yang didapat, pekerja perkebunan setempat mengaku tidak mengetahui siapa secara pasti pemiliknya.
Dari hasil pantauan Aksara Newsroom, Sungai Kemis yang menjadi sumber air persawahan di dua desa itu kini telah terblokir, tertutup, bahkan terkapling jalan. Kondisi ini memperkuat dugaan adanya penggarapan sistematis yang dilakukan tanpa izin resmi.
Namun hingga kini, baik masyarakat maupun pemerintah daerah tidak mengetahui siapa sebenarnya pemilik atau perusahaan yang menggarap lahan tersebut.
- Baca Juga: Politisi Gerindra DPRD Babel Disinyalir ‘Beda Arus’ di Tengah Arahan Prabowo Soal Tata Kelola Timah
Program Presiden Digagalkan
Tokoh masyarakat Bangka Selatan, Dede Adam, menegaskan bahwa klaim pemerintah sebelumnya terbantahkan yang menyatakan tidak ada pembalakan.
“Ini terbantahkan apa yang menjadi pernyataan Kepala Dinas Pertanian kemarin bahwa tidak ada perusakan artinya mereka sengaja menutup mata. Kalau kalian punya mata lihat ini,” ujarnya.
Ia meminta Presiden Prabowo memberi perhatian serius karena konflik agraria di Bangka Selatan berpotensi menggagalkan program ketahanan pangan nasional.
“Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sudah melakukan pembiaran terhadap daerah aliran sungai ini. Jangan dibiarkan,” tegas Dede.
Ia juga menyinggung bahwa aktivitas di kawasan tersebut telah berlangsung sejak April 2025. “Patut diduga ada pihak yang menjadi juru bicara perusahaan nakal,” ucapnya di hadapan pejabat PUPR Tata Ruang Basel yang turut hadir.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangka Selatan, Kartikasari, memastikan izin usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan cadangan air persawahan masyarakat, tepatnya di wilayah Desa Pergam-Desa Serdang, hingga kini belum diterbitkan.
“Belum, yang di daerah yang dimaksudkan kawan-kawan di Desa Pergam dan Serdang itu belum ada izin usaha, itukan lebih dari 25 hektare ya,” kata Kartika, disampaikannya usai menghadiri rapat dengar pendapat bersama masyarakat Desa Pergam yang digelar di Kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung, Selasa kemarin (7/10).
Penulis Hendri J. Kusuma/D2K
