PANGKALPINANG, AksaraNewsroom.ID – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menerima audiensi sejumlah habib, asatadz, serta tokoh umat di ruang kerjanya, Kamis (5/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, para tokoh umat menyampaikan pernyataan sikap terkait kebijakan internasional yang dinilai berkaitan dengan konflik di Palestina, khususnya mengenai Board of Peace (BoP).
Mereka menyatakan penolakan terhadap BoP yang dinilai bukan merupakan solusi damai yang adil.
Menurut mereka, forum tersebut justru berpotensi menjadi instrumen intervensi asing serta bentuk penjajahan gaya baru yang dapat mengarah pada pengambilalihan kendali di Gaza.
Para tokoh umat menegaskan bahwa perdamaian tanpa keadilan dan tanpa pengakhiran penjajahan hanya akan menjadi ilusi.
Selain itu, mereka juga menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar mempertimbangkan untuk menarik Indonesia dari keanggotaan BoP.
Langkah tersebut dinilai sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta amanat konstitusi untuk menghapus segala bentuk penjajahan di dunia.
Keanggotaan Indonesia dalam BoP dinilai berpotensi bertentangan dengan sikap dan dukungan masyarakat Indonesia terhadap perjuangan pembebasan Palestina.
Tak hanya itu, para tokoh umat juga menyampaikan penolakan terhadap rencana pengiriman prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Palestina apabila berada di bawah komando Amerika Serikat.
Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi tidak sejalan dengan kepentingan kemanusiaan dan justru dapat melindungi pihak yang dianggap sebagai penjajah.
Dalam pernyataan sikapnya, mereka juga meminta pemerintah Indonesia mempertimbangkan langkah tegas terhadap Amerika Serikat dan entitas yang mereka sebut sebagai zionis, termasuk dalam hubungan politik maupun perdagangan yang dinilai tidak seimbang.
Para tokoh umat turut mengajak organisasi masyarakat Islam dan elemen masyarakat lainnya untuk menyatakan sikap serupa, khususnya bagi pihak yang sebelumnya mendukung keanggotaan Indonesia dalam BoP, agar kembali mendesak pemerintah keluar dari forum tersebut serta tidak mengirimkan TNI di bawah komando Amerika Serikat.
Mereka juga mengingatkan para pemimpin negara-negara Islam untuk tidak berpihak kepada pihak yang dianggap sebagai penjajah, serta menyerukan pentingnya persatuan umat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menyampaikan bahwa pernyataan sikap para tokoh umat akan diteruskan kepada pemerintah pusat.
“Insyaallah hari Senin nanti pernyataan sikap ini akan kami sampaikan langsung ke DPR RI dan pemerintah pusat. Ini merupakan ranah kebijakan pemerintah pusat, bukan daerah,” ujar Didit.
Ia berharap pemerintah pusat dapat menerima dan mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan.
“Kami berharap masukan ini dapat menjadi bahan pertimbangan. Kita berusaha dan berdoa,” katanya.
Didit juga menambahkan bahwa aspirasi masyarakat terkait isu tersebut cukup sering disampaikan kepada DPRD Babel.
“Hampir setiap minggu ada aspirasi yang masuk kepada kami,” tutupnya. (*)
