AksaraNewsroom.ID – Pemkab Bangka Tengah terus memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan dengan menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang dipimpin Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman di Kantor Bupati Bangka Tengah, Kamis (23/7/2026).
Rapat dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra M. Anas Ma’ruf, Kepala Bappelitbangda R.M. Ikmanto, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka Tengah.
Dalam rapat tersebut, Algafry mengungkapkan angka kemiskinan ekstrem di Bangka Tengah pada 2025 turun menjadi 0,78 persen dari 1,15 persen pada 2024 atau menurun 0,37 persen.
Meski demikian, ia mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak cepat berpuas diri karena target nasional dalam RPJMN 2025–2029 adalah menghapus kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen.
Menurut Algafry, salah satu kunci keberhasilan program pengentasan kemiskinan adalah akurasi data penerima bantuan. Karena itu, ia meminta Dinas Sosial terus melakukan verifikasi dan validasi by name by address terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar seluruh intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Selain memperkuat validasi data, Pemkab Bangka Tengah juga berencana mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai dasar hukum untuk memperluas dukungan anggaran dan program penanggulangan kemiskinan.
“Alhamdulillah tren kemiskinan ekstrem kita sudah menurun. Namun angka kemiskinan secara persentase masih mengalami kenaikan dan ini persoalan yang harus kita bedah bersama tanpa ego sektoral,” kata Algafry.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah selama ini telah menyalurkan berbagai bantuan produktif sesuai potensi masyarakat, seperti alat tangkap perikanan, peralatan kerja, hingga pelatihan keterampilan melalui kolaborasi dengan Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Menurutnya, seluruh program tersebut akan terus dievaluasi untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat sehingga intervensi pemerintah ke depan menjadi lebih efektif dalam menekan angka kemiskinan.***
