Derigen tempat menampung BBM jenis pertalite para pedagang bahan bakar eceran di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung tampak kosong dengan posisi terlentang di rak bensin jualan mereka, Jumat (10/11/2021). Hal itu imbas dari langkanya BBM saat ini di daerah tersebut.
Sementara, misalnya di sejumlah SPBU di wilayah Kota Pangkalpinang terpantau antrian masyarakat tampak membludak dari pagi hingga malam hari.
“Susah carinya dari semalam tidak kebagian, antrian di pom-pom bensin juga panjang di mana-mana. Dari tadi orang nyari bensin eceran tapi stok kita kosong,” kata salah satu dari sekian pedagang BBM eceran yang ditemui di Pangkalpinang dikutip dari Wow Babel.
Kelangkaan dan sulitnya akses untuk mendapatkan BBM jenis pertalite ataupun pertamax di SPBU maupun pada pedagang eceran ini juga disoroti oleh Ketua KAHMI Pangkalpinang dan juga merupakan Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Depati Amir Gandhi.
“Kelangkaan BBM buat bangka kembali ke jaman batu. Pertamina harusnya sudah prediksi jika permintaan BBM terus meningkat seiring pertumbuhan pertambangan,” katanya, Jumat (10/12/2021).
Gandhi pun menyesalkan kelangkaan BBM yang terjadi akhir-akhir ini dimana masyarakat umum sangat sulit untuk mengakses bahan bakar untuk beraktivitas.
Pasalnya hampir di setiap SPBU di Pangkalpinang, kata dia, antrian untuk mendapatkan bahan bakar terpantau membludak, selain keluhan langsung dari masyarakat yang didapatinya.
Di sisi lain, Gandhi juga menyinggung keberadaan putra daerah asal Bangka Belitung di Pertamina, dimana saat ini menduduki jabatan sebagai Komisaris Pertamina.
“BBM itu kebutuhan, tanggung jawab pemerintah. Sudah hampir 10 hari ini. Masak di propinsi yang punya komisaris (Basuki Tjahaja Purnama/Ahok-redd) di Pertamina BBM-nya langka,” kata dia.
Adapun momentum kelangkaan BBM ini, kata Gandhi seharusnya diantisipasi dengan ditambahnya storage pasokan BBM di wilayah Babel agar suplai pertamina ke SPBU terjaga dan terjamin.
“Bukan tidak mungkin jika geliat timah di tahun-tahun mendatang sampai pada harga 500ribuan/kilo maka BBM hilang sama skali untuk keperluan non-tambang akibat diborong pengerit,” tukasnya.
“Jangan sampai timbul gesekan ditengah masyarakat. Kondisi saat ini rentan salah paham dalam antrean yang berkilo-kilo itu di SPBU, jangan dianggap remeh. Belum lagi akses ekonomi lain ikut terganggu dengan lambannya akses mendapatkan bahan bakar ini,” tukasnya.
Dikatakan Gandhi, kewenangan supervisi BBM berada di propinsi. Namun katanya, pihaknya sebagai legislator kota tetap melakukan monitoring dan koordinasi atau tidak tutup mata dengan keadaan saat ini.
“Namun kita tidak mau diam dan tutup mata. Bagaimanapun warga kota kena imbasnya. Kami berharap Pertamina segera memenuhi suplai ke SPBU-SPBU, kalo perlu dilebihkan suplainya,” pungkasnya.
(Hendri/dd)
