PANGKALPINANG — Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang Arnadi meninjau langsung lokasi banjir yang terjadi di Kelurahan Rejosari, salah satu titik banjir di wilayah setempat, Rabu (8/12/2021).
Setibanya di lokasi banjir itu, Politisi dari Fraksi PKS ini mendapati keluhan warga setempat yaitu soal tambang liar hingga penimbunan sempadan yang dibangun perumahan.
“Tadi saya berkeliling di lokasi banjir rob. Rata rata berpendapat karena TI dan penimbunan sempadan untuk perumahan,” ujarnya.
Masyarakat minta agar jika memang tidak boleh ada TI di pangkalpinang, pemerintah tegas. Jangan di biarkan. Kalau tidak ada izin penimbunan sempadan jangan di berikan izin. Ini permintaan warga,” lanjut dia.
Arnadi mengungkapkan bahwa banjir rob yang menimpa warga Pangkalpinang beberapa hari ini semestinya menjadi perhatian serius pemerintah setempat.
“Tdak hanya pemkot, tapi semua pihak harus saling berkolaborasi baik pusat, provinsi maupun pemkot,” kata dia.
Menurutnya peristiwa banjir sudah
menjadi fenomena tahunan, yang mana dampaknya semakin meluas hingga yang terjadi saat ini. Kata Arnadi, daerah yang biasanya tidak tergenang hari ini bahkan bisa banjir.
“Saya dengar sudah hampir 1000 rumah. Bahkan di daerah yang saya monitor tadi, ada sekitar 5 RT yang terdapat dengan jumlah rumah yang tergenang ada yang mencapai 50 cm. Dana jurang lebih 200 an rumah yang terdapat di kelurahan Rejosari saja,” tukasnya.
“Bisa jadi karena penumpang basah dan daerah sempadan semakin sedikit karena mungkin adanya TI dan pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan,” kata Arnadi.
Dengan demikian, Arnadi meminta pemerintah harus sigap. Sementara, anggaran BTT dapat terukur dan diperhitungkan untuk mengakomodasi semua bencana yang ada.
“Tadi saya bersama BPBD kota ikut mendata warga yang terdapat. Tapi jangan hanya di data, kalau ada bantuan segera eksekusi sehingga masyarakat tidak menunggu,” pungkasnya.
